Mantan Komisioner Bawaslu Bolmong Periode 2018-2023 Jerry S Mokoolang SH mengungkapkan sejumlah tantangan yang tidak mudah bakal di hadapi oleh Bawaslu Bolmong pada pelaksanaan Pemilukada pada Oktober 2024 nanti. Tantangan ini akan berat jika sejumlah pedoman dan penunjang tidak segera dibenahi.
Hal tersebut dikemukakan Jerry saat menjadi pembicara pada acara Rapat Evaluasi Pengawasan Tahapan Penetapan Hasil Pemilu 2024 yang digelar oleh Bawaslu Bolmong di ruang pertemuan Efthree Homestay Kotamobagu, Rabu (24/4/2024). Rapat tersebut dihadiri oleh 45 orang dari seluruh sekretariat Bawaslu kecamatan dan Kabupaten Bolmong, juga diikuti oleh jurnalis dari beberapa media.
Tantangan yang diungkap Jerry, tidak hanya datang dari luar lembaga Bawaslu, melainkan datang dari kelembagaan Bawaslu itu sendiri. Ia mencontohkan seperti aturan-aturan atau regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah dan DPR yang justru melemahkan fungsi pengawasan Bawaslu.
“Regulasi kepemiluan kita lemah, seperti penegasan terkait pasal money politic yang sebelumnya batasannya peserta kampanye, dikembangkan menjadi setiap orang. Ini yang membuat dalam tindakan penegakan hukum dalam penyelenggaraan Pemilu tidak berjalan efektif,” ungkap Jerry.
Ia berharap kepada seluruh komisioner Bawaslu dapat berlaku pro aktif dengan memberikan catatan-catatan kritis terhadap penerapan regulasi yang diberlakukan saat ini. Sehingga dari catatatan tersebut dapat direkomendasikan ke jenjang yang lebih tinggi guna mengubah regulasi yang tidak mendukung fungsi dan tugas Bawaslu ke depan.
“Perlu ada catatan kritis oleh tim Bawaslu, terutama yang bertugas di lapangan, agar ini bisa menjadi perhatian serius oleh pemerintah dan legislatif.
Di samping itu, lanjut Jerry, sumber daya yang dimiliki oleh Bawaslu juga sangat terbatas untuk menjangkau pengawasan di wilayah tugas. Tidak hanya jumlah personil, keterbatasan itu juga meliputi sarana dan fasilitas yang dapat menunjang tugas pengawasan saat berada di lapangan.
“Selama ini kalian pasti menggunakan handphone seluler milik pribadi, yang pasti banyak keterbatasan. Kita lihat banyak kasus yang timbul karena hal-hal teknis seperti keterbatasan memori dan kualitas rekam atau foto kamera,” kata Jerry.
Hal yang dibeberkan Jerry benar adanya. Komisioner Kecamatan Dumoga Utara, Fajrianto, dan Komisioner Kecamatan Dumoga, Fandy Koho, misalnya, menyatakan pengalaman yang tidak berbeda. Mereka terkendala dengan fasilitas yang belum memadai seperti alat dokumentasi berupa kamera.
“Kalau ada handycam seperti yang dikatakan Pak Jerry tadi, bisa membantu fungsi pengawasan kami di lapangan. Kualitas gambar video pasti lebih baik jika diambil jarak jauh,” kata Fajrianto dan dibenarkan Fandy saat diwawancarai di sela acara.
Jurnalis: Faisal Manoppo
