Sebagai pemimpin di desa, Kasran Paputungan juga mengakui ketidaktahuannya mengenai adanya rencana pembangunan wisata di pantai. Mulai dari awal pembangunan tempat wisata hingga saat ini, pemilik wisata belum pernah bermusyawarah secara terbuka dengan pemerintah desa dan masyarakat setempat.
Termasuk mengenai rencana ke depan, ketika wisata di teluk itu mulai dibuka untuk umum. Sejauh apa peran masyarakat akan dilibatkan, belum juga diketahui. “(pertemuan) belum pernah. Kita pikir itu karena punya pribadi saja. Ya, so begitu, karena tujuannya juga baik untuk desa,” ucapnya.
Terkait krisis air bersih yang dialami warga pesisir belakangan ini, masyarakat tidak pernah menegur atau menyampaikan langsung kepada pemilik villa di bukit itu. Namun, mereka menyadari benar, turunnya jumlah debit dan tekanan saluran air terganggu karena pasokan mata air dari hulu lebih banyak menyedot ke tempat wisata baru tersebut.
Tidak terkecuali, mengenai adanya kemungkinan dampak atas aktivitas wisatawan di sekitar teluk, bakal mengganggu aktivitas tangkap ikan nelayan lokal. “Tidak ada pembicaraan (dengan pemilik wisata) soal itu. Nanti mo lia no kalau rupa bagaimana,” tutur seorang nelayan tidak ingin namanya dipublikasi.
Penelusuran insintik.net di sekitar pesisir teluk Desa Montandoi Selatan selama seharian penuh berinteraksi dengan sejumlah warga, kekhawatiran mereka cukup kuat dirasakan. Warga enggan—untuk menggantikan kata tidak ingin terlibat masalah—mengungkap secara terbuka apa yang menjadi kegelisahan mereka. Tidak sedikit dari mereka memilih jalan diam. Seolah menutup mata dan menganggap tidak ada yang terjadi di luar sana. Tidak ada pilihan selain mengikuti kehendak sepihak oleh sosok yang mengemban otoritas tinggi di balik seragam negara.
Tangkapan citra satelit google earth tahun 2018, yakni kondisi sebelum dilakukannya reklamasi di teluk Desa Motandoi Selatan.
Hasil kerja reklamasi yang sudah hampir rampung di Teluk Desa Motandoi Selatan, Januari 2024. (Foto: Instink.net/Faisal Manoppo)
Ditemui terpisah di Kantor Kejaksaan Negeri Kotamobagu, Senin (26/2/2024), Elwin Agustian Khahar SH MH, mengatakan pembangunan kawasan wisata mulanya hanya spontanitas semata ketika satu waktu dirinya berkunjung ke lokasi tersebut. Tidak ada maksud untuk digunakan sebagai sarana umum untuk dikomersilkan. “Tidak ada perencanaan (membangun tempat wisata), hanya untuk pribadi. Mungkin orang yang jaga di situ buat uang rokok kalau sampai ada tarif masuk,” jawab Kepala Kejaksaan Negeri Kotamobagu ini.
Dia nampak cukup terusik ketika instink.net mengajukan beberapa pertanyaan. Ia merasa tidak nyaman dengan berita-berita yang beredar sebelumnya pada pertengahan 2023 lalu. Isi berita tersebut menuding ‘proyek wisata’ di Teluk Desa Motandoi Selatan tidak ada izinnya dan dampaknya merugikan masyarakat sekitar. Mantan Kajari Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu ini sempat bertanya balik apakah tujuan pertanyaan ini ‘dipesan’ oleh seseorang (untuk maksud tertentu). “Cek saja ke Gakumdu dan PTSP (jika tidak ada izin). Tanyakan langsung ke masyarakat (Motandoi Selatan) apakah mereka terganggu atau tidak,” ucapnya.
