Instink.net, BOLMONG – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) melalui Kedeputian Kelembagaan dan Tata Laksana menyelenggarakan wawancara Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) terhadap 640 instansi pemerintah, baik Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah, di Grand Kemang Jakarta, Senin (09/07/2018).
Tahapan wawancara dilakukan setelah para responden melakukan evaluasi mandiri pada instansi masing masing, untuk kemudian bahan evaluasi tersebut digunakan untuk proses wawancara.
Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow melalui Dinas Komunikasi dan Informatika, mengikuti pelaksanaan evaluasi SPBE atau e-Government, pada Rabu (11/72018).
“Pemerintah daerah diwajibkan untuk mempersentasekan kebijakan e-goverment berbasis teknologi informasi untuk mendukung penyelenggaraan reformasi birokrasi yang terintegrasi dengan perangkat daerah, provinsi serta lintas kementerian,” kata Kabid Penyelenggaraan e-Government Diskominfo Bolmong, Ma’rief Mokodompit.
Baca : Diskominfo Bolmong Ikut Bimtek Aplikasi siMAYA
Menurut Ma’reif, responden penyelenggaraan e-Goverment didaerah, mempresantase langsung kebijakan peraturan-peraturan pendukung, penerapan aplikasi yang terintegrasi untuk pelaksanaan SPBE.
“Dari hasil presentasi ini akan ada penilaian dari Kemenpan-RB untuk daerah,” katanya.
Pelaksanaan kegiatan wawancara dimulai sejak 9 Juli 2018 hingga bulan Agustus, dengan tim evaluator yang berasal dari akademisi, seperti Universitas Indonesia (UI), Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS), Telkom Bandung, Universitas Gajah Mada (UGM), dan Universitas Gunadarma.
“Proses wawancara merupakan serangkaian dari agenda evaluasi SPBE 2018,” ujar Asdep Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Pelaksanaan Sistem Administrasi Pemerintahan dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kemenpan RB, Imam Machdi di kutip laman Kemenpan-RB.
Jurnalis : Mathox Kadullah
