Dalam penyampaian Laporan Kinerja Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bolaang Mongindow Selatan tahun 2023, Rabu 8 Mei 2024, DPRD Bolsel mengajukan tiga rekomendasi yang harus dipergatikan oleh Pemda Bolsel ke depan.
Rekomendas tersebut dikemukakan oleh Ketua Pansus Fadli Tuliabu pada rapat Paripurna Tahap II Penyampaian Rekomendasi LKPj Kepala Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Pembicaraan Tingkat II atas Penetapan Ranperda Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, di ruang rapat paripurna DPRD Bolsel.
Penyerahan hasil rapat paripurna LKPJ Bupati oleh fraksi kepada pimpinan DPRD Bolsel. (Foto: Istimewa)
Rapat dipimpin Ketua DPRD Bolsel, Ir Arifin Olii dan didampingi Wakil Ketua, Salman Mokoagow. Turut dihadir Bupati Hi Iskandar Kamaru S.Pt, M.Si bersama Wakil Bupati Deddy Abdul Hamid.
Beberapa rekomendasi sebagaimana hasil pandangan Pansus, yakni di bidang pendidikan, kesehatan, pertanian dan sejumlah program pembangunan lainnya.
Hal ini diharapkan semua rekomendasi yang dihasilkan lewat kajian tim Pansus DPRD dapat ditindaklanjuti oleh pihak eksekutif.
Dalam pandangan fraksi di DPRD Bolsel, tiga fraksi yang ada yakni Fraksi Trisakti (PDI Perjuangan dan Pan), Fraksi Restorasi Persatuan Kebangkitan (Perindo, PKB, Nasdem) dan Fraksi Gerakan Golkar (Gerindra, Golkar) secara kompak menerima LKPJ Kepala Daerah 2023 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.
Namun, ketiga fraksi juga memberikan sejumlah catatan rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh Pemda Bolsel.
Suasana pelaksanaan rapat paripurna LKPJ Bupati Bolsel tahun anggaran 2023.
Demikian pula pada agenda Paripurna pembicaraan tingkat II atas Penetapan Ranperda Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, ketiga fraksi DPRD juga menerima usulan Ranperda tersebut untuk ditetapkan menjadi Perda.
Rapat paripurna tersebut turut diikuti para anggota DPRD Bolsel, dan pihak eksekutif mulai Sekretaris Daerah (Sekda), para Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati, pimpinan OPD, Camat, ASN serta tamu undangan. (ADV)
