Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel)
berkomitmen untuk meningkatkan kinerja aparatur dalam pelaksanaan Sistem Akunta ilitas
Kinerja Instansi Pemerintah dalam satuan kerja di Disdikbud Bolsel di tahun ini.
Hal ini dibuktikan oleh Disdikbud Bolsel dilakukannya penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas pada awal tahun 2025, Rabu (08/01/2025).
Penandatanganan ini melibatkan seluruh kepala dinas bersama pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemda Bolsel. Hal ini bertujuan mendukung upaya reformasi birokrasi serta memperkuat pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Jajaran pejabat eselon III dan IV di satuan Disdiknasbud Bolsel saat mendantangani Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas. (Foto: IST)
Pada kesempatan itu, Kepala Disdikbud Bolsel, Hj. Rante Hatani, S.Pd., M.Si. menyampaikan apresiasi atas kinerja seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Harian Lepas (THL) selama tahun 2024. Ia juga mengajak seluruh jajarannya untuk memulai tahun 2025 dengan semangat baru.
“Kita awali tahun ini dengan optimisme, menyiapkan laporan pertanggungjawaban keuangan serta mempersiapkan program- program kegiatan untuk tahun berjalan,” ucap Hatani.
Ia juga menyampaikan beberapa poin penting hasil rapat kerja belum lama ini. Terutama kepada ASN pria diimbau membatasi jumlah rekening penerimaan, seperti gaji, TPP, SPPD, dan honorarium. Kembali dia mengingatkan terkait kedisiplinan pegawai.
“Kehadiran tepat waktu dalam apel pagi dan sore ditekankan sebagai indikator produktivitas kerja,” ucap wanita yang dikenal tangguh ini.
Ada pun poin yang menjadi catatan antara lainyang disampaikannya, yakni koordinasi program 2025; setiap bidang diminta segera menyusun dan mengoordinasikan program kegiatan tahun berjalan. Juga pola hidup sehat yakni seluruh staf diimbau menjaga kesehatan dengan berolahraga secara rutin.
Pimpinan dan seluruh pejabat di Disdikbud Bolsel mendukung upaya peningkatan reformasi birokrasi dan SAKIP. (Foto: IST)
Poin lainnya yaknk persiapan SPJ yang belum selesai agar segera dirampungkan untuk persiapan audit oleh BPK. Tugas Pengelola Keuangan, pengelola keuangan yang ditunjuk diingatkan untuk melaksanakan tugas sesuai aturan yang berlaku.
Hattani berharap seluruh poin hasil rapat dapat ditindaklanjuti dengan baik untuk mendukung pencapaian kinerja yang lebih optimal selama tahun 2025. (ADV)
