Instink.net, BOLMONG – Kementerian Dalam Negeri RI mengundang Bupati Bolaang Mongondow Yasti Soepredjo Mokoagow dan Bupati Bolaang Mongondow Selatan Herson Mayulu terkait penyelesaian sengketa Dana Bagi Hasil (DBH) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBK) hasil produksi PT J Resources Bolaang Mongondow yang melibatkan kedua kabupaten yang berada di provinsi Sulawesi Utara itu.
Dalam surat tertanggal 22 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah Indra Baskoro itu menerangkan bahwa, kedua Bupati serta Gubernur Sulawesi Utara diundang untuk hadir pada pembahasan penyelesaian permasalahan terkait usulan penyaluran DBH Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara dari PT JRBM periode tahun 2013 -2016 pada hari Selasa (27/2/2018) pukul 10.00 WIB.
Bertempat di Sasana Bhakti Praja Kantor Kemendagri RI di Jakarta Pusat, sejumlah pejabat kementerian juga turut diundang menghadiri rapat tersebut. Masing-masing kementerian yakni, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM dan Kemendagri.
Baca Juga : Yasti Berjuang Kembalikan Hak Rakyat Bolmong yang Dirampas
Terinformasi, Bupati Bolmong telah berada di Jakarta untuk menghadiri undangan dari Kemendagri itu. Bupati di dampingi oleh Wakil Bupati, Asisten I dan II, Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Hukum serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Sebelumnya, Bupati Yasti telah menegaskan untuk memperjuangkan kembali hak rakyat Bolmong sebagaimana surat keputusan nomor 5266/84/SJN.K/2017 tertanggal 7 Juli 2017 atas nama Menteri ESDM yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, M Teguh Pamudji, yang menyatakan bahwa, Kabupaten Bolmong mendapat DBH PNBK sebesar Rp 28 miliar lebih, sedangkan Kabupaten Bolsel sebagai daerah tetangga hanya mendapatan Rp 5 miliar lebih, begitu juga dengan Kotamobagu dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
Jurnalis : Mathox Kadullah
