Rabu, 28 Oktober 2020

Bencana dan Politik (Catatan Refleksi Untuk Rakyat Bolsel)

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

21 rumah hanyut, puluhan rumah mengalami rusak berat dan ratusan warga menungsi pasca air bah kiriman sungai Milangodaa menerobos dan membentuk aliran baru hingga meluluhlantakkan permukiman sebagian Desa Pakuku Jaya dan Milangodaa Kecamatan Tomini, 24 Juli lalu. Tergenangnya ribuan rumah penduduk akibat meluapnya sejumlah sungai, beberapa hari sebelumnya, juga terjadi di lima kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan saat itu. Satu orang korban terhanyut arus dinyatakan jasadnya tidak ditemukan hingga saat ini.

Sepekan sebelum petaka yang sempat menyita perhatian publik di Sulawesi Utara itu, bencana banjir bandang juga menggulung ratusan rumah penduduk di Masamba, Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Hingga saat ini, sebagian warga masih mengungsi. Pantauan langsung akhir September lalu, duka kota Masamba pascabencana masih terasa kuat. Warga terdampak masih tengah sibuk dengan membersihkan perabot dan rumah sisa banjir. Anak-anak masih mengungsi di bangunan sekolah. Mobilitas alat berat juga tidak berhenti bekerja membersihkan ribuan kubik tumpahan beragam material dari hulu. Penanganan pascabencana masih terlihat lamban kendati memang diakui bencana bandang ketika itu bereskalasi besar.

Bencana di Kabupaten Bolmong Selatan tidak sedasyat Masamba. Namun kenyataan yang terlihat, daerah kawasan Teluk Tomini ini mendapat penangangan dan perhatian yang sama oleh pemerintah, tidak hanya tingkat daerah, melainkan juga pemerintah pusat. Dalam rentang waktu hanya dua hari pascabencana, BNPB pusat telah mendatangkan heli guna mempercepat proses penyaluran bantuan logistik terhadap penyintas di dua desa Kabupaten Bolmong Selatan.

Publik—khususnya di Kabupaten Bolmong Selatan—selaiknya paham benar dibalik hingga kenapa Kabupaten Bolmong Selatan mendapat penanganan pascabencana oleh pemerintah provinsi dan pusat. Ada faktor ‘X’ yang mendahuluinya.

PDIP merupakan partai pemenang Pemilu di dua periode kepemimpinan bupati pertama pilihan rakyat Kabupaten Bolmong Selatan, Hi Herson Mayulu – (Alm) Samir Badu pada 2010, dan periode 2015 – 2020 (Hi Herson Mayulu – Hi Iskandar Kamaru). Pada tahun kedua di periode kedua, kepemimpinan duet pasangan ‘H2M Bersinar’ ini kemudian dilanjutkan oleh Iskandar Kamaru setelah Hi Herson Mayulu—yang kini duduk di kursi DPR RI Komisi V—mengundurkan diri untuk maju di pemilihan legislatif 2019. Kekuatan politik ini menjadi kuat bagi Kabupaten Bolmong Selatan. Dorongan kekuatan politik kian berlapis pada struktur PDIP memimpin di tingkat provinsi Sulut yakni Gubernur Olly Dondkambey dan pemerintah pusat.

Ini tercermin ketika Anggota DPR RI Komisi V Hi Herson Mayulu mendatangkan Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi I Ir Bastari bersama tim untuk meninjau langsung lokasi bencana di Kabupaten Bolmong Selatan. Dan itu tidak hanya sekali. Pada kunjungan ke-tiga tanggap darurat pascabecana rombongan BWS yang dipimpin Bastari bersama Hi Herson Mayulu dan Bupati Hi Iskandar Kamaru menyisir titik-titik rawan bencana mulai ujung timur hingga barat Kabupaten Bolmong Selatan. Hasil kunjungan penentu kebijakan anggaran pembangunan fisik di tingkat pusat itu, Kabupaten Bolmong Selatan ditaksir akan mendapatkan aliran dana puluhan miliar untuk normalisasi sungai dan jembatan serta pengamanan pesisir pantai.

H2M dan Bupati Iskandar Kamaru mendampingi kunjungan Kepala BWS Sulawesi I Ir Bastari saat kunjungan pascabencana di Kabupaten Bolsel belum lama ini.

H2M dan Bupati Hi Iskandar Kamaru mendampingi kunjungan Kepala BWS Sulawesi I Ir Bastari saat kunjungan tanggap darurat pascabencana di Kabupaten Bolsel belum lama ini.

Bencana dan politik memang tidak linier dalam konsep kebijakan normatif. Namun faktanya kedua frasa ini saling mengikat dan mengikuti. Apakah ini mustahil?—Jumlah suara pemilih di tujuh kecamatan yang ada di Kabupaten Bolmong Selatan tidak seberapa jika dibandingkan masih lebih tinggi di Kecamatan Malalayang, Manado. Rakyat Kabupaten Bolmong Selatan sejatinya sudah mengantongi kekuatan politik mulai tingkat daerah, provinsi hingga pusat. “Hulu hingga hilir” masyarakat Bolmong Selatan diuntungkan dengan mendapat akses politik tak terbatas. Ini masuk akal. (redaksi Instink.net)

Bagikan berita ini:

Leave A Reply

16 − 2 =

instink.net