Rabu, 26 September 2018

Ancaman Penjara Atas Keterangan Saksi Jadi Jo di Bawaslu

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Instink.net, HUKUM  – Jumat (29/6/2018) pukul 08.00 WITA, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Utara kembali menggelar sidang lanjutan atas laporan calon Wali kota dan Wakil Wali Kota Kotamobagu, Jainudin Damopolii dan Suharjo Makalalag (Jadi Jo) terhadap beberapa terlapor termasuk Bupati Bolaang Mongondow, Yasti Soepredjo Mokoagow, yang sempat ditunda pada Kamis (28/6/2018) malam.

Pada sidang lanjutan, kuasa hukum terlapor Triasmara Akub menduga, salah seorang saksi dengan inisial AD, telah memberikan keterangan palsu. Dalam keterangannya, AD melihat langsung Bupati Bolmong memberikan arahan agar paket yang berisikan kain sarung, softdrink dan uang untuk dijemput dikediamannya. AD juga menyampaikan, saat itu ia hanya berjarak 3 meter dari Bupati. Ia juga mengatakan, paket yang dimaksud berada di dalam mobil container yang terparkir di lokasi rumah Bupati.

“AD berkali-kali kami tanyakan. Bahkan majelis pemeriksa dan kuasa pelapor tanyakan dalam persidangan saksi menyatakan demikian,” ungkap Triasmara.

Baca : Hitung Cepat Pilwako Kotamobagu Menangkan TBNK

Triasmara menilai, kuat dugaan AD memberikan keterangan dusta atau palsu, sebab banyak hal janggal yang dibeberkan AD semisal, saksi mengaku tidak melihat plat nomor terpasang di mobil container karena tidak terpasang, atau saat ia menyatakan saat itu sedang berlangsung acara halal bil halal.

“Acara halal bil halal yang tidak mungkin dilaksanakan tanggal 7 Juni karena lebaran saja belum dan masih dalam suasana bulan ramadan. Bahkan yang paling krusial, Ibu Bupati tanggal 7 Juni 2018 pagi hari sudah menuju jakarta. Print tiketnya sudah kami lihat tadi dikirimkan oleh teman di kantor,” ujarnya.

“Bagaimana mungkin malam hari di tanggal yang sama saksi mengaku melihat arahan langsung dari terlapor,” ujarnya lagi.

Ia menyatakan, keterangan saksi AD akan dijadikan catatan tersendiri bagi kuasa hukum terlapor. Mereka juga akan mempertimbangkan hal tersebut untuk ditindaklanjuti ke ranah hukum.

Untuk diketahui dalam KUHP pasal 242 ayat (1) menyatakan “Barangsiapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan ataupun tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”

Jurnalis : Mathox Kadullah

Bagikan berita ini:

Tinggalkan Komentar

avatar
1000

instink.net