Panitia khusus bentukan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) menggelar rapat pembahasan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2023, yanv dilaksanakan di ruang rapat Komisi, Senin, (22/4/2024).
Pembahasan LKPJ dipimpin Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPJ, Fadli Tuliabu, dan dihadiri oleh oleh anggota Pansus, masing- masing yakni, Zulkarnain Kamaru, Harson Mooduto, James E. Lontoh, Suparto Aiyadi dan Burhan Botutihe. Juga menghadiri sejumlah pimpinan OPD antara lain, Direktur RSUD Bolsel, Puskesmas se-Bolsel, Dinas Kesehatan,
Sekretariat Daerah, Bapelitbangda, Dinas PUPR dan beberapa OPD lainnya yang diundang bergilir jadwal.
Suasana pembahasan LKPJ Bupati TA 2023 di salah satu ruang Komisi DPRD Bolsel.
Pembahasan LKPJ atas capaian pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 oleh pemerintah ini akan diagendakan selama 3 hari ke depan,
hingga Rabu 24 April 2022.
Pembahasan mencakup capaian target yang ditampung dalam APBD Tahun Anggaran 2023, di mana masing-masing OPD menjelaskan dan
memaparkan program-program kegiatan pada setiap OPDnya masing-masing.
Ketua Pansus, Fadli Tuliabu, SH mengatakan, rapat Pansus LKPJ ini membahas seluruh isi LKPJ Kepala Daerah Tahun 2023.
“Banyak hal yang kita bahas dalam rapat Pansus LKPJ Ini, dan ada juga beberapa saran dan tanggapan yang disampaikan oleh para anggota
Pansus. Persoalan yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tentunya harus menjadi perhatian kita bersama,” katanya.
Anggota Pansus, Zulkarnain Kamaru menyampaikan bahwa guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan, serta perbaikan dalam menjalankan tugas dan fungsi DPRD, merasa perlu memberikan catatan-catatan yang dituangkan dalam bentuk rekomendasi DPRD.
Pembahasa LKPJ Bupati TA 2023 bersama sejumlah pimpinan OPD berlangsung selama tiga hari.
Adapun beberapa catatan umum pelaksanaan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan LKPJ Bupati Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2023, yaitu terkait dengan capaian program dan kegiatan, pelaksanaan Peraturan Daerah dan/atau peraturan Kepala Daerah dalam urusan
penyelenggaraan Pemerintah Daerah. (ADV)
