Demi menyemarakkan peringatan HUT ke-78 Kemerdekaan RI, pemerintah kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) membagikan sedikitnya 500 bendera merah putih kepada masyarakat, Senin (14/08/2023).
Ratusan bendera tersebut secara simbolis diserahkan oleh Wakil Bupati (Wabup) Deddy Abdul Hamid kepada masyarakat yang diwakili para camat dan perwakilan ormas se Kabupaten Bolsel, dalam Apel Kerja yang dirangkaikan dengan Gerakan Nasional Pembagian 10 juta Bendera Merah Putih dalam rangka HUT RI ke-78.
Pembagian bendera ini menurut Wabup Deddy merupakan tindak lanjut dari edaran Kemendagri No. 400.10.1.1/1965/sj Tanggal 7 April 2023 Tentang Gerakan Pembagian 10 juta Bendera Merah Putih Tahun 2023.
Untuk mensukseskannya, masing-masing perangkat daerah menyumbangkan bendera yang kemudian dibagikan kepada masyarakat untuk dikibarkan dalam rangka menyemarakkan HUT ke-78 RI.
Gerakan Pembagian 10 juta Bendera Merah Putih Tahun 2023.
“Bendera merah putih merupakan identitas, simbol, dan alat pemersatu bangsa Indonesia yang selama bulan kemerdekaan ini berkibar di seluruh wilayah NKRI,” kata Wabup Deddy saat memimpin Apel di Lapangan Kawasan Perkantoran Panango, Kecamatan Bolaang Uki.
Wabup Deddy mengimbau kepada seluruh masyarakat agar ikut meramaikan dan mengibarkan bendera merah putih selama satu bulan penuh pada bulan Agustus.
“Gerakan semacam ini sangat penting untuk menggugah rasa cinta tanah air, dan untuk meningkatkan semangat nasionalisme kita semua,” ucapnya.
Apel Kerja yang dirangkaikan dengan Gerakan Nasional Pembagian 10 juta Bendera Merah Putih.
Selanjutnya, Wabup memerintahkan seluruh ASN dan P3K untuk mengikuti upacara peringatan HUT RI ke-78 Tingkat Kabupaten yang akan diselenggarakan di Lapangan Desa Dumagin, Kecamatan Pinolosian Timur, pada 17 Agustus nanti.
Kemudian Wabup juga meminta setiap PD untuk proaktif terhadap permintaan BPK terkait audit dana Stunting.
Terkait pelaksanaan tugas sehari-hari, top eksekutif Bolsel ini meminta jajarannya untuk selalu berkoordinasi dan mengutamakan sikap gotong royong dalam pekerjaan serta menjunjung tinggi disiplin.
“Perbanyak koordinasi dengan pimpinan dan jangan mengambil kebijakan sepihak, Setiap kebijakan di kantor harus dimusyawarahkan,” serunya seraya mengingatkan seluruh ASN agar tidak terlibat dalam politik praktis jelang perhelatan Pesta Demokrasi 2024.
Turut hadir dalam apel tersebut, Forkopimda Kabupaten, Sekda M Arvan Ohy SSTP, MAP, para Asisten Sekda, Staf Ahli dan Staf Khusus Bupati, pimpinan PD dan jajaran ASN serta P3K. (ADV)
