Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) telah sukses menggelar pertemuan Konsultasi Publik terkait Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten.Bolsel tahun anggaran 2026, Selasa (14/1/2025).
Pertemuan di awal tahun ini turut dihadiri perwakilan legislatif, jajaran forkopimda kabupaten, Sekda M. Arvan Ohy SSTP, MAP, bersama para pejabat tinggi pratama dan jajaran sangadi se Kabupaten. Bolsel. “Nantinya setelah dirumuskan dan dituangkan dalam berita acara, hasil konsultasi publik ini akan menjadi bahan perbaikan dalam penyusunan rancangan RKPD dan rancangan Renja PD kabupaten Bolsel tahun 2026,” ucap Bupati Iskandar Kamaru, saat membuka acara tersebut, yang digelar di Lapangan Futsal
Kawasan Perkantoran Panango Kecamatan. Bolaang Uki.
Peserta Konsultasi Publik terkait rancangan awal rencana kerja pembangunan daerah tahun anggaran 2026. (Foto: IST)
“Forum konsultasi publik ini merupakan tahapan penting sebelum dilaksanakannya musrenbang RKPD kabupaten di tingkat kecamatan, forum lintas perangkat daerah dan musrenbang tingkat kabupaten nanti,” tambahnya.
“Kegiatan ini idealnya dilakukan setelah RPJMD tahun 2025-2029 bupati dan wakil bupati terpilih telah disusun. Akan tetapi, sesuai dengan tahapan perencanaan daerah yang diatur melalui UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka forum ini harus dilaksanakan dengan ketentuan pemerintah daerah akan menjaga konsistensi dan keselarasan antara dokumen perencanaan
pusat dan daerah, antar dokumen RPJPD, dokumen RPJMD dan Renstra PD,” paparnya.
Jajaran pimpinan Forkopimda saat menghadiri pertemuan Konsultasi Publik. (Foto: IST)
Untuk diketahui, sesuai dengan dokumen RPJMD 2021-2026 Kabupaten. Bolsel, maka tema pembangunan adalah: “Peningkatan Kedaulatan, Kemandirian dan Kesejahteraan melalui Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan
Lingkungan“ dengan delapan prioritas pembangunan sebagai berikut:
1. Program peningkatan mutu dan kualitas pendidikan.
2. Program peningkatan pelayanan kesehatan.
3. Program menjaga toleransi, keagamaan dan keamanan warga
4. Program pengembangan infrastruktur.
6. Program peningkatan sektor unggulan daerah
7. Program pelestarian lingkungan hidup.
8. Program peningkatan reformasi birokrasi.
(ADV)
