Pemda Bolaang Mongondow Selatan mulai memperkuat potensi ASN melalui program Percepatan Penyediaan Data Potensi dan Kompetensi ASN, yakni Profiling ASN atau ProASN yang dilaksanakan di UPT BKN Gorontalo, Selasa (25/11/2025).
Secara resmi Bupati Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) H. Iskandar Kamaru SPt, MSi membuka kegiatan tersebut dan menjadi langkah strategis untuk memperkuat pemetaan kompetensi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemkab Bolsel.
Sebagai pimpinan daerah, Bupati Iskandar menegaskan bahwa pemerintah daerah kini mengakhiri pola jobfit konvensional yang selama ini diberlakukan.
Bupati Bolsel Iskandar Kamaru saat mengawal pelaksanaan ProASN uang dilaksanakan di Kantor UPT BKN Gorontalo. (Foto: IST)
Sebagai gantinya, lanjutnya, hasil ProASN akan menjadi dasar utama penentuan jabatan ASN selama tiga tahun ke depan. Dengan demikian, penempatan pejabat akan lebih objektif dan sesuai kompetensi.
“Profiling ini menjadi instrumen penting untuk menentukan jabatan ASN. Hasilnya berlaku tiga tahun, jadi ikuti dengan serius. Ini pertama kali dilakukan di Bolsel dan sangat membantu pemerintah dalam menempatkan pejabat sesuai kompetensi,” tegas Iskandar di hadapan jajaran UPT BKN Gorontalo serta para peserta.
Selain itu, Iskandar juga memberikandukungan penuh kepada seluruh ASN yang mengikuti rangkaian tes. Ia meminta peserta mengerjakan setiap tahapan dengan sungguh-sungguh karena tes tersebut memuat sekitar 700 soal yang harus diselesaikan dalam empat jam.
Melalui rangkaian tes tersebut, pemerintah daerah dapat melihat gambaran keterampilan, karakter, dan potensi pejabat serta ASN Bolsel. Pada penghujung kegiatan, Bupati Iskandar menyampaikan apresiasi kepada Kepala UPT BKN Gorontalo beserta seluruh jajaran.
Puluhan ASN Pemda Bolsel saat mengikuti uji kompetensi ProASN di UPT Gorontalo. (Foto: IST)
“Terima kasih kepada UPT BKN atas pelaksanaan kegiatan ini. Semoga seluruh peserta memperoleh hasil terbaik,” ucapnya.
Dengan pelaksanaan ProASN ini, Pemkab Bolsel semakin menunjukkan komitmen untuk membangun ASN profesional, kompeten, dan berbasis data, sehingga tata kelola pemerintahan dapat berjalan lebih
efektif dan akuntabel. (ADV)
