Bupati Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), Hi. Iskandar Kamaru, S.Pt., M.Si, menilai Musrenbang RKPD 2026 Provinsi Sulut ini akan memberikan kontribusi besar untuk pembangunan di daerah selama lima tahun kedepan.
Hal ini disampajkan Bupati Iskandar saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Tahun 2026, yang dibuka resmi
oleh Wakil Gubernur Sulut Victor Mailangkay dilaksanakan di Hotel Sentra Manado, Rabu (23/4/2025).
Bupati Bolsel Iskandar Kamaru bersama dengan sejumlah kepala daerah di Sulut saat menghadiri Musrenbang RKPD 2026 di Manado. (FOTO: IST)
BupatiIskandar menegaskan komitmen Pemda Bolsel mendukung arah pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan di tingkat provinsi. Saat membacakan sambutan Gubernur Sulawesi Utara, Wagub Victor menjelaskan bahwa forum Musrenbang merupakan forum yang sangat strategis dalam upaya menyelaraskan rencana pembangunan daerah dengan kebijakan pembangunan nasional, sebagaimana tertuang dalam visi RPJMD Sulut 2025–2029, yaitu “Menuju Sulawesi Utara Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan.”
Sebagaimana tema RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2026 adalah “Penguatan Sumber Daya Manusia, Agrobisnis, dan Pariwisata yang Didukung oleh Regulasi dan Inovasi,”, lanjut Victor, akan diwujudkan melalui delapan prioritas pembangunan daerah.
Dia juga menekankan pentingnya sinergitas dan kerjasama yang selaras antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Sulawesi Utara, para pemangku kebijakan agar seluruh tujuan pembangunan dapat dicapai secara optimal dan berkelanjutan. “Mari kita jadikan musrembang ini tidak sebatas formalitas tapi menjadi forum untuk menyatukan pendapat dan komitmen bersama dalam membangun Sulut,” harap Victor.
Suasana pelaksanaan Musrenbang RKPD 2026 Provinsi Sulut diikuti oleh seluruh kepala daerah di Sulawesi Utara. (FOTO: IST)
Diketahui, Musrenbang RKPD ini juga turut dihadiri perwakilan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), para Bupati dan Wali Kota se-Sulawesi Utara, anggota DPD RI, Ketua dan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, anggota DPRD kabupaten/kota se-
Sulawesi Utara, Tim Pengusun, sejumlah organisasi vertikal dan para tokoh masyarakat. (ADV)
