BOLMONG – Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), Sulawesi Utara (Sulut), kembali meraih penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia. Penghargaan diberikan atas kesuksesan Pemerintah Kabupaten dalam memanajerial sistem pemerintah berbasis digital.
Mendagri, Tjahjo Kumolo menyerahkan penghargaan berupa piagam kepada Pemkab Bolmong dan beberapa daerah yang juga meraih penghargaan serupa. Penyerahan piagam dilaksanakan di Hotel Grand Paragon, Jakarta Barat, Selasa (15/10/2019), di kegiatan Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bolmong, Yarlis Awaluddin Hatam yang mewakili Pemkab dalam menerima penghargaan merasa bersyukur atas apa yang diraih Bolmong. Menurut Yarlis, dari 15 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sulut, hanya Bolmong satu-satunya daerah yang diberikan penghargaan.
Dijelaskannya, secara keseluruhan, sistem manajemen pembangunan yang dipakai Bolmong telah berbasis online, mulai dari e-Database, e-Planning, e-Monev, e-Budgeting hingga e-Sakip. Bahkan, e-Planning Bolmong telah terintegrasi dengan sistem informasi pemerintah Daerah (SIPD), Dirjen Pembangunan Daerah, Kemendagri.
“Kemendagri sudah me-launching SIPD yang terintegrasi antara informasi perencanaan dan pembangunan, serta informasi keuangan daerah. Mendagri mengarhakan untuk membangun hubungan tata kelola antara pemerintah pusat dan Pemda harus lebih efektif lagi,” ujar Yarlis usai menerima penghargaan.
Kabupaten yang menerima penghargaan, yakni Kabupaten Lingga, Bolmong, dan Klaten. Sementara untuk tingkat Kota, yakni Makassar, Pagar Alam dan Pekalongan. Sedangkan untuk tingkat Provinsi diraih oleh Provinsi Banten, Papua, dan Jambi.
Melalui sambutannya, Tjahjo Kumolo menyampaikan bahwa daerah yang menerima Piagam penghargaan, berarti itu yang terbaik, dengan harapan pengelolaan informasi semakin terbuka, termasuk daerah yang belum mendapatkan penghargaan.
“Kemendagri sudah melakukan launching SIPD yang terintegarasi antara informasi perencanaan pembangunan dan informasi keuangan daerah. Arah Pak Jokowi jelas untuk membangun hubungan tata kelola pemerintah pusat dan daerah yang harus semakin efektif dan efisien, mempercepat reformasi birokrasi dalam upaya untuk memperkuat otonomi daerah,” ucap Tjahjo.
Advetorial
