INFOTORIAL
DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) mengawal pembahasan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 yang ditetapkan, Kamis (13/8/2026).
Tiga fraksi DPRD Bolsel, masing-masing yakni Fraksi Trisaksi. Fraksi Karya Restorasi Indonesia, dan Fraksi Gerakan Kebangkitan Nasional, telah menyetujui pembahaaan APBD Perubahan tahun anggaran 2026 untuk dibahas ketahap lebih lanjut. Hal tersebut terungkap dalam rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I atas penyampaian nota keuangan Ranperda tentang APBD Perubahan T.A 2026.
Ketua DPRD Arifin Olii, didampingi Wakil Ketua Ridwan Olii, memimpin jalannya rapat paripurna yang dihadiri Bupati Bolsel Iskandar Kamaru.
Langkah cepat DPRD Bolsel mendapat apresiasi dari Bupati Iskandar Kamaru. Menurutnya, respons pimpinan dan anggota DPRD dalam mengagendakan pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2026 menunjukkan komitmen bersama untuk mempercepat realisasi program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
“Tambahan fiskal daerah kita arahkan pada program-program prioritas yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Bupati Iskandar.
Persetujuan tiga fraksi menjadi tahapan penting sebelum Ranperda tersebut memasuki pembahasan lebih lanjut hingga proses evaluasi di tingkat Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
Dalam perubahan anggaran tersebut, sejumlah sektor strategis mendapat perhatian.
Di bidang pendidikan, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan dan kelengkapan fasilitas Asrama Mahasiswa Bolsel di Gorontalo.
Selain itu, bantuan seragam bagi siswa SD dan SMP serta program beasiswa pendidikan mulai jenjang S1 hingga S3 juga menjadi bagian dari arah kebijakan anggaran.
Sementara sektor kesehatan diarahkan pada pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan dan pengadaan alat kesehatan guna memperkuat pelayanan di RSUD Bolsel.
Dengan demikian, tambahan fiskal tidak hanya diarahkan pada belanja pemerintahan, tetapi juga pada kebutuhan dasar masyarakat.
APBD perubahan 2026 juga memberi perhatian terhadap ketahanan pangan yakni mengalokasikan anggaran untuk cadangan pangan daerah serta pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat.
Program tersebut diharapkan dapat membantu menjaga akses masyarakat terhadap kebutuhan pangan sekaligus mendukung stabilitas harga.
Penguatan fiskal ini juga diarahkan untuk mendukung kesejahteraan aparatur, terutama dalam pemenuhan kebutuhan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Bagi DPRD Bolsel, persetujuan tingkat awal ini bukan sekadar agenda paripurna. Ini menjadi pintu untuk mempercepat realisasi anggaran yang menyentuh pendidikan, kesehatan, pangan hingga kebutuhan aparatur.
Kini publik menunggu bagaimana proses APBD 2026 ditriwulan ketiga da keempat ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Bolsel. (***)
