Paripurna dalam rangka penetapan penyusunan APBD Perubahan tahun anggaran 20205, telah ditetapkan oleh DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), di ruang rapat paripurna, gedung DPRD, di Pekantoran Panango, Rabu (23/07/2025).
Rapat paripurna penetapan APBD-P TA 2025, dipimpin Wakil Ketua DPRD Ridwan Olii, SE dan didampingi Wakil Ketua Jelfi Jauhari. Juga
dihadiri Wakil Bupati Deddy Abdul Hamid, para anggota DPRD, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah, camat, sangadi, Aparatur Sipil Negara dilingkup Pemda Bolsel.
Anggota Banggar DPRD Bolsel, Zulkarnaen Kamaru, mewakili seluruh fraksi setuju terhadap hasil pembahasan APBD Perubahan untuk menjadi Peraturan Daerah. (Foto: IST)
Pada kesempatan itu, Anggota Banggar Zulkarnain Kamaru,S.Ag, mewakili fraksi, menyampaikan beberapa pandangan akhir atas
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
“Fraksi Trisakti, Fraksi Karya Restorasi, dan Fraksi Gerakan Kebangkitan Nasional menerima dan menyetujui Ranperda Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah,” ucap Zulkarnaen.
Sementara itu, Wabup Deddy dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada seluruh Anggota DPRD atas sinergitas dan
komitmennya dalam pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
“Apresiasi dan terima kasih kepada seluruh Anggota DPRD atas sinergitasnya dalam pelaksanaan pembangunan didaerah ini, semoga
Perubahan APBD tahun anggaran 2025 ini dapat memberikan banyak pengalaman yang berharga sekaligus tantangan untuk kita agar bekerja lebih baik, dengan motivasi tinggi dan semangat kerja
keras yang dilandasi komitmen untuk memberikan yang terbaik untuk
Masyarakat,” ucapnya.
Dia menambahkan, baik eksekutif dan lagislatif perlu adanya kesepahaman untuk melakukan optimalisasi dan pemanfaatan anggaran dan struktur perubahan APBD tahun anggaran 2025.
Wakil Ketua Ridwan Olii menyerahkan berita acara penyerahan penetapan APBD Perubahan TA 2025 kepada Wabup Bolsel Deddy Abdul Hamid. (Foto: IST)
Jika dibandingkan dengan struktur apbd saat ini, lanjutnya, tidak mengalami perubahan yang signifikan, karena rasionalisasi anggaran sudah dilakukan sehingga untuk penyesuaian anggaran tidak butuh waktu lama, namun tidak mengabaikan program kegiatan prioritas.
"Perlu saya tegaskan, bahwa setiap nilai rupiah harus jelas sasaran dan manfaatnya, sehingga perlu adanya pengawasan yang konstruktif terhadap penggunaan anggaran,” ungkap Deddy. (ADV)
