DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) menggelar rapat paripurna tentang pembahasa Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah tahun anggaran 2020, Rabu (21/4/2021). Ketua DPRD Arifin Olii didampingi Wakil Ketua Salman M. Mokoagow dan Hartina S. Badu, memimpin Sidang Paripurna tahap II yang dihadiri oleh Wakil Bupati Deddy Abd Hamid.
Paripurna LKPJ juga dihadiri Sekretaris Daerah Marzanzius Arvan Ohy, para pimpinan OPD dan 14 Angggota DPRD Kabupaten Bolsel.
Ketua DPRD Arifin Olii dalam penyampaiannya mengatakan sebelum rapat paripurna ini dilaksanakan, telah dilakukan keputusan dengan rapat bersama oleh Badan Musyawarah.
Ketua DPRD Bolsel bersama pimpinan dan Wabup Bolsel usai menandatangani hasil pembahasan LKPJ 2020 Bolsel.
”Setelah melalui proses panjang hingga hari ini kita melaksanakan sidang paripurna sekaligus penyampaikan laporan ketua pansus LKPJ tahun 2020 atas hasil evaluasi laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah tentang penyelenggaraan Pemerintahan kepada DPRD,” kata Arifin.
Rapat paripurna kemudian dilanjutkan dengan pembacaan pandangan oleh tiga fraksi yakni Fraksi Trisakti di sampaikan oleh Zulkarnain Kamaru; Fraksi Gerakan Golkar oleh James Lontoh dan Fraksi Restori Kebangkitan oleh Jeffy Djauhari.
“Dari pembacaan pandangan tersebut masing-masing fraksi menerima LKPJ Kepala Daerah ,” ucap Arifin.
DPRD telah memberikan saran bahkan koreksi kepada Kepala Daerah tentang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebelum penandatanganan surat rekomendasi oleh DPRD atas LPKJ.
Suasana rapat paripurna DPRD pembahasan LKPJ 2020 Bupati Bolsel.
“Dalam paripurna kami telah memberikan saran dan atau koreksi kepada Kepala Daerah untuk perbaikan pengelolahan Pemerintahan,” akunya.
Atas pencapaian kinerja pemerintah, Arifin Olii mengajak kepada masyarakat untuk bersyukur karena hasil kinerja Pemda Bolsel dalam hal pengelolaan keuangan Daerah yang semakin meningkat.
“Tentunya kita sebagai masyarakat Bolsel patut bersyukur karena Pemda Bolsel telah berkerja dengan sanga baik dalam hal pengelolaan keuangan daerah tahun kemarin meningkat lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, berdasarkan laporan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI,” terangnya. (ADV)
