Tiga fraksi di DPRD Bolsel menyatakan menyetujui hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2023 oleh pemerintah Bolsel dalam rapat paripurna yang digelar Selasa 11 Juni 2024.
Tiga fraksi keseluruhan di DPRD Bolsel tersebut yakni Fraksi Trisaksi, Fraksi Gerakan Golkar dan Fraksi Restorasi. Melalui perwakilan fraksi sebelumnya menyampaikan pandangan terakhir fraksi tentang pencapaian pelaksanaan APBD tahun 2023.
Anggota Banggar DPRD Bolsel Zulkarnaen Kamaru saat memberikan catatan khusus kepada pemerintah Bolsel atas realisasi APBD 2023. (Foto Istimewa)
Beberapa di antaranya mengapresiasi hasil capaian Pemda Bolsel yang mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI.
Selanjutnya, dalak catatan sebagaimana disampaikan dalam Laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD melalui juru bicaranyaZulkarnain Kamaru S.Ag.
Adapun dalam catatan yang disampaikan Zulkarnain Kamaru, perwakilan Badan Anggaran, merekomendasikan agar Pemda Bolsel memperkuat aspek pengawasan secara internal mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dengan mengoptimalkan fungsi pendampingan oleh Inspektorat dan tidak mentoleransi pelanggaran dalam bentuk apapun.
Suasana rapat paripurna DPRD Bolsel tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban APBD 2023. (Foto: Istimewa)
Mengingat salah satu hambatan dan kendala pencapaian target keuangan adalah kurang optimalnya pelaksanaan dan pemanfaatan penggunaaan anggaran oleh beberapa OPD dalam penyusunan belanja pegawai.
Turut hadir dalam paripurna, Bupati H.Iskandar Kamaru, S.Pt, M.Si, para pimpinan OPD dan jajarannya. Rapat dilanjutkan dengan penandatanganan persetujuan bersama antara Bupati dan Ketua DPRD Bolsel. (ADV)
