Kamis, 20 Juni 2019

Seperseribu Nilai Denda Keterlambatan Proyek

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

instink.net, BOLMONG – Perusahaanyang ditunjuk menjadi pelaksana kegiatan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow (Bolmong) terancam putus kontrak jika tidak mampu menyelesaikanpekerjaan sesuai dengan waktu yang diberikan. Namun pihak perusahaan masih sedikit diberi kelonggaran waktu dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden tentang barang dan jasa.

Hal ini dikatakan oleh Sekretaris Daerah Bolmong, Tahlis Gallang saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (18/12/2018). Ia menegaskan, perusahaan wajib membayar denda jika terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan.

“Sesuai dengan Perpres nomor 16 tahun 2018, pekerjaan masih bisa dilanjutkan tapi perusahaan dikenakan denda sebesar seperseribu dari sisa pekerjaan sampai pekerjaan selesai,” kata Tahlis.

Ia memberi contoh, jika batas pekerjaan telah selesai sementara realisasi fisik baru 80 persen, maka 80 persen dari total Rp3 miliar adalah Rp2,4 miliar, berarti sisa pekerjaan masih 600 juta.

“Nah, satu per seribu dari 600 juta itu yang harus dibayarkan per hari yakni 600 ribu per hari,” jelasnya.

Dikesempatan yang sama Tahlis mengingatkan kepada seluruh instansi Pemkab yang memiliki proyek pekerjaan fisik tahun anggaran 2018, agar bersikap tegas terhadap pihak pelaksana.

Sebagaimana ketentuan yang berlaku, pemberian waktu tambahan hanya untuk perusahaan yang telah melaksanakan pekerjaan minimal 70 persen dengan tambahan waktu selama 50 hari kerja.

”Kalau masih dibawah 70 persen maka tidak diberikan perpanjangan waktu penyelesaian. Sebab, dipastikan waktu 50 hari kerja tetap tidak cukup untuk menyelesaikan. Lebih besar resikonya ke Pemkab. Dengan begitu, maka harus putus kontrak dan pastinya perusahaan tersebut di black list. Jaminan pelaksanaan dicairkan di Pemkab Bolmong dan itu masuk ke kas daerah,” tegasnya.

Jurnalis : MathoxKadullah

Bagikan berita ini:

Tinggalkan Komentar

avatar
1000

instink.net