Jumat, 24 November 2017

Peringkat ke-3 Terbaik di Sulut, Bolsel Belum Puas Hasil EKPPD Mendagri

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Instink.net, BOLSEL – Kementerian Dalam Negeri merilis hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (EKPPD) terhadap laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) tahun 2016, Minggu (13/8/2017). Hasil EKPPD menempatkan Kabupaten Bolsel pada urutan ke-3 terbaik tingkat regional Sulawesi Utara.

Hasil EKPPD sementara atas LPPD di 15 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara memaparkan pretasi kinerja pemerintah daerah dari seluruh aspek selama satu tahun terakhir dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Prestasi skor 3,0986 dengan predikat sangat tinggi (ST) Kabupaten Bolsel, setelah Kabupaten Minahasa posisi pertama (skor 3,1683) dan Kota Kotamobagu di urut ke-2 (skor 3,1373), daerah berusia 9 tahun di bawah kepemimpinan Herson Mayulu – Iskandar Kamaru ini, melesat meninggalkan 12 kabupaten/kota lainnya di Sulawesi Utara. Tidak terkecuali Kota Bitung (peringkat ke-4) dan Kota Manado (peringkat ke-8).

Kategori predikat dengan prestasi sangat tinggi diraih oleh empat kabupaten dan dua kota di Sulut. Sementara sembilan kabupaten-kota lainnya hanya meraih predikat dengan prestasi tinggi (T), seperi Kabupaten Bolmong Timur, Kabupaten Bolmong Utara dan Kabupaten Bolmong.

“Apa yang diraih ini menjadi motivasi oleh semua SKPD agar kedepan terus membangun kerja tim. Semua indikator penilaian tidak lepas dari peran SKPD untuk menyediakan data dan informasi yang diperlukan pada evaluasi,” demikin Kepala Bagian Humas dan Protokoler Ahmadi Modoeng dalam pres rilisnya, Ahad kemarin.

Meski begitu, Bupati Bolsel Herson Mayulu mengatakan, keberhasilan ini tidak diharapkan menjadikan kepemerintahannya evoria menyambutnya. Sebaliknya, prestasi yang jadi idaman tiap daerah ini harus dijadikan tantangan kedepan untuk lebih baik lagi.

“Pemeriksaan bahan evaluasi akan lebih kompleks sesuai dengan perkembangan regulasi. Nah, ini yang mesti diperhatikan (seluruh SKPD). Kita bekerja saja. Biarkan publik yang menilai,” ucap Herson Mayulu.

Perlu diketahui, Kementerian Dalam Negeri melibatkan sejumlah kementerian terkait lainnya untuk menentukan hasil evaluasi terhadap laporan daerah. EKKPD atas LPPD Kabupaten Bolsel ini mencakup sejumlah aspek penilain, diantaranya, laporan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah yang berasal dari lembaga independen, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, informasi keuangan daerah, kinerja instansi pemerinah daerah, dan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah berdasarkan peraturan dan perundang-udangan yang berlaku. 

Sumber : hariankomentar
Editor    : Redaktur Instink.net 

 

Bagikan berita ini:

Tinggalkan Komentar

Jadilah yang pertama berkomentar!

avatar
1000
wpDiscuz

instink.net