BOLSEL – Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), berencana mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital yakni e-government. 5 orang tim ahli dari Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komunikasi (STMIK) Ichsan Gorontalo didatangkan untuk melakukan survei dan pemetaan guna penyusunan dokumen masterplan dan roadmap teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
Kepala Bidang e-Government dan Statistik, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Bolsel, Ruslan Saleh mengatakan, rencana pengembangan e-Government di Bolsel akan mengacu pada kearifan lokal dan visi misi kabupaten Bolsel.
“Kita angkat kultur lokal Bolsel, yakni di sektor pariwisata, pertanian dan perikanan,” kata Aghit sapaan akrab Ruslan.
Ia menambahkan, masterplan dan roadmap TIK di Bolsel dirancang untuk progres selama 6 tahun. Menurutnya, jika penyelenggaraan pemerintah sudah berbasis digital, kebutuhan OPD akan dialihkan dengan menggunakan sistem ini.
“Teknologi ini menggunakan aplikasi GIS (Geographic Information System) yaitu, sistem informasi khusus mengelola data yang memiliki informasi spasial. Contohnya, bantuan sosial. Kita akan langsung mengetahui titik koordinat si penerima bantuan itu. Jadi tidak ada yang fiktif,” bebernya.
Menurut Aghit, dipilihnya tim ahli dari STMIK Ichsan Gorontalo berdasarkan memorandum of understanding (MoU) dengan akademisi dari sekolah tinggi yang berada di Provinsi Gorontalo itu.
“Dari dasar MoU itu kami menawarkan kepada pihak STMIK Ichsan untuk membuatkan dokumen masterplan dan roadmap,” katanya sembari mengatakan inti dari e-Government yaitu brainware, software dan hardware.
Ketua Sistem Penjaminan Mutu STMIK Ichsan Gorontalo, Olha Musa, saat bertandang di kantor Dinas Kominfo Bolsel mengatakan, survei yang dilakukan untuk mengetahui segala aspek kebutuhan daerah terkait TIK.
“Dari survei ini, perencanaan pengembangan e-Government dalam enam tahun kedepan bisa diketahui seperti apa. Kami juga telah melakukan wawancara beberapa OPD. Kendala utama saat ini di Kabupaten Bolsel yaitu, ketersediaan jaringan internet yang baik untuk menunjang sistem ini,” kata Olha.
“Selain itu, rancangan yang dibuat akan memenuhi segala aspek, semisal, sumber daya manusia, infrastruktur, jaringan internet, server, aplikasi, termasuk sosialisasi. Puncaknya sampai pada big data, bahwa semua OPD terintegrasi pada satu sumber data center,” tambahnya.
Selanjutnya kata Olha, dokumen yang dibuat nantinya akan diajukan ke Pemkab Bolsel. Sebab kata dia, rancangan yang ada tentunya membutuhkan dukungan anggaran dari pemerintah daerah.
“Ini menyangkut biaya juga. Setelah kami rancang, tergantung daerah apakah setuju atau tidak,” pungkasnya.
Penulis : Rahmat Putra Kadullah
