INFOTORIAL
Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) membuka ruang terbuka terkait polemik aktivitas tambang dengan mengedepankan dialog bersama masyarakat Desa Nunuka Raya, Kecamatan Tomini, untuk menemukan solusinya, Selasa (29/9/2026).
Langkah tersebut merupakan tindak lanjut laporan masyarakat dan hasil rapat Forkopimda Bolsel, sekaligus upaya mendorong aktivitas pertambangan berjalan sesuai ketentuan, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, juga mempertimbangkan aspek kelestarian lingkungan.
Tim gabungan Pemkab Bolsel bersama unsur Forkopimda dan stakeholder terkait turun langsung ke lokasi tambang di Desa Nunuka Raya.
Tim pemerintah dipimpin Asisten II Setda M. Ichsan Utiah SH, MH, didampingi Kepala Kesbangpol Harmin Manoppo, Kepala DLH Nasarudin Gobel, Kabag Hukum Evi Hastuti SH, MH, Sekretaris Diskominfo Prabowo Asmongin SH, MH, Camat Tomini Siska Saripi SAP, Sangadi Nunuka Raya dan Sangadi Tolutu, serta unsur TNI, Polri, BIN, Polhut dan jurnalis.
Pertemuan dan dialog bersama masyarakat untuk mendengarkan realitas di lapangan sekaligus menyampaikan ketentuan yang harus dipenuhi dalam aktivitas pertambangan.
Asisten II Ichsan mengatakan pemerintah daerah ingin menyelesaikan persoalan tersebut melalui komunikasi dan pendekatan persuasif.
“Yang kita kedepankan adalah dialog. Pemerintah ingin mendengar masyarakat dan bersama-sama mencari solusi agar aktivitas pertambangan dapat berjalan tertib, memiliki kepastian hukum dan tetap memperhatikan lingkungan,” ucapnya.
Ia menegaskan, aktivitas pertambangan, khususnya komoditas batu hitam, tetap harus memiliki legalitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara.
Diketahui, Pemkab Bolsel sebelumnya telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Penertiban PETI Nomor 100/2064/Setda/IX/2026 tertanggal 28 September 2026.
Pemerintah daerah berharap dialog tersebut dapat menjadi ruang untuk menemukan jalan keluar yang mengakomodasi kepentingan masyarakat, sekaligus memberikan kepastian hukum, menjaga kamtibmas dan melindungi lingkungan.
Selanjutnya, pemerintah Bolsel mengimbau masyarakat dan seluruh pihak terkait untuk bersama-sama mendukung penataan aktivitas pertambangan agar berlangsung secara tertib, legal dan berkelanjutan. (***)
