INFOTORIAL
DPRD Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) mengawal program prioritas masyarakat yang mendapatkan perolehan anggaran sebesar Rp13,8 miliar. Program ini berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 198 Tahun 2026.
Tambahan anggaran tersebut menjadi salah satu poin penting dalam pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 yang dibahas dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bolsel, dalam agenda Pembicaraan Tingkat II atas Penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD 2026.
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Bolsel dipimpin oleh Ketua DPRD Bolsel, Arifin Olii, dan dihadiri Bupati Bolsel, Dr (C) H. Iskandar Kamaru, S.Pt., M.Si., bersama jajaran Pemekab Bolsel dan unsur legislatif, Jum’at 14 Agustus 2026.
Dalam sambutan Bupati Iskandar menyampaikan, tambahan anggaran sebesar Rp13,8 miliar tersebut akan diarahkan untuk membiayai sejumlah program yang memiliki dampak langsung terhadap kebutuhan masyarakat.
“Tambahan anggaran ini akan kita fokuskan pada program prioritas yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” kata Iskandar.
Sejumlah kebutuhan yang menjadi sasaran tambahan anggaran tersebut meliputi revitalisasi jalan, alokasi dana desa, Gerakan Pangan Murah (GPM) dan cadangan beras, dukungan pelaksanaan pemilihan Sangadi, penyesuaian BPJS, serta penambahan dokter spesialis jantung.
Anggaran tersebut juga diarahkan untuk perbaikan asrama mahasiswa Bolsel di Gorontalo, pengadaan perlengkapan siswa SMP, beasiswa akhir studi, serta program anak asuh.
Selain itu, Pemkab Bolsel turut memberikan perhatian terhadap keberlanjutan tenaga ASN PPPK Paruh Waktu. Bupati Iskandar menambahkan, adanya perpanjangan masa kontrak hingga Desember 2026, disertai penyesuaian tambahan gaji sebesar Rp250 ribu per bulan mulai Oktober hingga Desember 2026.
“Kita berharap kebijakan ini dapat memberikan kepastian dan mendukung kesejahteraan para PPPK Paruh Waktu,” ungkapnya.
Ketua Arifin menegaskan, pelaksanaan Perubahan APBD 2026 harus mengedepankan prinsip akuntabel, translaran dan lebih utama yakni tepat sasaran langsung dirasakan oelh masyarakat.
Karena itu, seluruh pihak diajak untuk bersama-sama mengawal penggunaan anggaran agar setiap program yang dibiayai benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Mari kita kawal bersama agar anggaran ini benar-benar memberikan manfaat dan mendorong kemajuan daerah,” kata Arifin.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi faktor penting dalam memastikan kebijakan anggaran mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Bolsel.
Rapat paripurna tersebut juga dirangkaikan dengan Pengajuan Ranperda Inisiatif Pemerintah Daerah di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda). <span;>Hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah, para Asisten Sekretariat Daerah, pimpinan OPD, para Camat, Sangadi, serta ASN di lingkungan Pemkab Bolsel. (***)
