INFOTORIAL
Di tengah tuntutan pelayanan publik yang semakin cepat dan transparan, digitalisasi transaksi pemerintahan kini dijadikan salah satu instrumen utama memperkuat pendapatan daerah sekaligus menjaga stabilitas ekonomi masyarakat.
Komitmen itu ditegaskan Bupati Bolsel Iskandar Kamaru saat membuka kegiatan Gebyar Pajak Bolsel 2026 yang dirangkaikan dengan High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), di Lapangan Futsal Kawasan Perkantoran Panango, Kecamatan Bolaang Uki, Rabu, 20 Mei 2026.
Hadir pula Wakil Bupati Deddy Abdul Hamid, Sekretaris Daerah M. Arvan Ohy, jajaran pejabat tinggi pratama, para camat dan sangadi, hingga pimpinan Bank SulutGo Cabang Molibagu.
Dalam forum itu, Iskandar menegaskan bahwa transformasi digital bukan lagi sekadar pilihan administratif, melainkan kebutuhan mendesak untuk memperkuat efektivitas pemerintahan daerah.
“Digitalisasi adalah bagian penting dari reformasi birokrasi. Pemerintah daerah harus mampu menghadirkan pelayanan yang cepat, transparan, dan akuntabel. Karena itu, penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah harus terus diperluas,” ujar Iskandar.
Pemerintah daerah, kata dia, akan memperkuat implementasi pembayaran non-tunai, terutama pada sektor pajak dan retribusi daerah. Langkah itu dilakukan melalui perluasan kanal pembayaran digital, penguatan kolaborasi TP2DD dengan sektor perbankan, serta melibatkan pelaku usaha dalam membangun ekosistem transaksi elektronik yang lebih luas di Bolsel.
Menurut Iskandar, digitalisasi pembayaran tidak hanya mempermudah masyarakat, tetapi juga memperkecil potensi kebocoran pendapatan daerah dan meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan.
Dalam kesempatan itu, Pemerintah Kabupaten Bolsel juga memberikan penghargaan kepada wajib pajak, desa, dan kecamatan terbaik Tahun Pajak 2025.
Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap tingkat kepatuhan dan kontribusi masyarakat dalam mendukung peningkatan pendapatan asli daerah.
Bupati Iskandar secara khusus meminta seluruh aparatur sipil negara, sangadi, dan perangkat desa menjadi motor penggerak penggunaan transaksi non-tunai di tingkat masyarakat.
Ia juga menyoroti pentingnya pemutakhiran data pajak, terutama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), agar potensi penerimaan daerah dapat dimaksimalkan tanpa harus membebani masyarakat dengan kenaikan tarif pajak.
“Saya mengajak seluruh ASN, sangadi, dan aparat desa menjadi pelopor transaksi non-tunai serta aktif melakukan pemutakhiran data pajak. Potensi pendapatan daerah sebenarnya masih bisa dioptimalkan tanpa harus menaikkan tarif,” ucapnya.
Iskandar menilai stabilitas harga pangan menjadi tantangan serius yang harus diantisipasi secara kolektif, terutama menjelang momentum hari besar keagamaan dan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat.
Karena itu, ia meminta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) memperkuat implementasi strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
“Pemerintah daerah harus aktif memantau perkembangan harga di lapangan. Bila diperlukan, operasi pasar murah harus segera dilakukan. Kerja sama antardaerah juga perlu diperkuat untuk menjaga pasokan dan stabilitas harga pangan,” ujarnya.
Menurut Iskandar, pengendalian inflasi tidak dapat dilakukan hanya melalui kebijakan administratif, tetapi membutuhkan koordinasi lintas sektor serta respons cepat terhadap potensi gejolak harga.
“Setiap rupiah pajak yang dibayarkan masyarakat akan kembali dalam bentuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di Bolsel,” kata Iskandar. (***)
