188 bendahara SD dan SMP di Bolsel mengikuti bimbingan teknis (Bimtek) tentang pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), pada jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) tahun anggaran 2025, oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mobgondow Selatan (Bolsel), yang dilaksanakan di Hotel Arya Duta, Kota Manado, selama 23-26 September 2025.
Kepala Disdikbud Bolsel, Hj Rante Hattani, menjelaskan, kegiatan bimtek ini diikuti 188 peserta dimana ada Kepala Satuan Pendidikan (Kepsek) SD dan SMP maupun Bendahara BOSP.
Foto bersama dengan seluruh peserta bimtek seusai pembukaan bimtek oleh bupati Bolsel. (Foto: IST)
“Total semua sebanyak 188 peserta. Kegiatan ini sudah sesuai dengan pokok-pokok penting di dalam Permendikdasmen nomor 8 tahun 2025, sebagaimana perubahan terbaru dalam permendikbudristek nomor 63 tahun 2022,” jelas Hattani.
Dikatakannya, regulasi ini mengatur tentang perubahan beberapa komponen dalam belanja barang dan jasa dalam penganggaran dana BOS disetiap SD maupun SMP. Dimana pelatihan bimtek ini meliputi, penganggaran yang sudah diatur di regulasi terbaru yakni, Belanja buku minimal 10% dari pagu dana BOSP, Belanja pemeliharaan sarana dan prasarana maksimal 20%, Belanja honorarium guru dan tenaga kependidikan maksimal 20% untuk sekolah negeri dan 40% untuk sekolah swasta (dari sebelumnya 50%), serta Pemanfaatan BOS Kinerja untuk pelatihan coding, kecerdasan artifisial, dan pembelajaran mendalam.
“Kabupaten Bolsel juga tercatat sebagai salah satu daerah penerima manfaat Program Prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI dengan total anggaran sebesar Rp3,79 miliar,” terangnya.
Dijelaskannya, Bolsel mendapat dana prioritas yang dialokasikan untuk
pembangunan ruang administrasi, ruang UKS, jamban sekolah, hingga ruang praktik otomotif dan tata boga di beberapa SD, SMP, dan SPNF SKB Bolsel. Ia juga melaporkan, penerima manfaat Program Indonesia Pintar (PIP) pada fase 1 tahun 2025 mencapai 3.376 kuota, terdiri dari, SD: 2.286 kuota, SMP: 817 kuota, Paket A, B, dan C: 33 kuota.
“188 peserta di kegiatan ini sudah sesuai dengan pokok-pokok penting di dalam Permendikdasmen nomor 8 tahun 2025, sebagaimana perubahan terbaru dalam permendikbudristek nomor 63 tahun 2022,”
jelas Hattani.
Bupati Bolsel Iskandar Kamaru dan Kadis Dikbud Bolsel bersama Direjen Kementerian Pendidikan saat memberikan pembekalan bimtek. (Foto: IST)
Dijelaskannya, regulasi ini mengatur tentang perubahan beberapa komponen dalam belanja barang dan jasa dalam penganggaran dana BOS disetiap SD maupun SMP. Dimana pelatihan bimtek ini meliputi, penganggaran yang sudah diatur di regulasi terbaru yakni, Belanja buku minimal 10% dari pagu dana BOSP, Belanja pemeliharaan sarana dan prasarana maksimal 20%, Belanja honorarium guru dan tenaga kependidikan maksimal 20% untuk sekolah negeri dan 40% untuk sekolah swasta (dari sebelumnya 50%), serta Pemanfaatan BOS Kinerja untuk pelatihan coding, kecerdasan artifisial, dan pembelajaran mendalam.
“Kabupaten Bolsel juga tercatat sebagai salah satu daerah penerima manfaat Program Prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI dengan total anggaran sebesar Rp3,79 miliar,” terangnya.
Lebih lanjut, Bolsel mendapat dana prioritas yang dialokasikan untuk pembangunan ruang administrasi, ruang UKS, jamban sekolah, hingga ruang praktik otomotif dan tata boga di beberapa SD, SMP, dan SPNF
SKB Bolsel. Ia juga melaporkan, penerima manfaat Program Indonesia Pintar (PIP) pada fase 1 tahun 2025 mencapai.
Bupati Bolsel Hi. Iskandar Kamaru, S.Pt., M.Si. dalam sambutannya pembukaan Bimtek tersebut menegaskan, pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan BOSP. Tahun 2025, Kabupaten Bolsel menerima
DAK Non Fisik BOSP Reguler sebesar Rp12,02 miliar dan BOS Kinerja Rp410 juta. Dana ini bukan jumlah yang kecil, sehingga diharapkan pengelolaan BOSP dapat meningkatkan mutu pendidikan di Bolsel.
Sementara itu, Kepala BPMP Sulut, Ebry H. J. Dien, S.T., M.Inf.Tech (Man), dalam sambutannya mengapresiasi langkah Disdikbud Bolsel. Ia mengaku akan memberikan undangan khusus untuk pelatihan digitalisasi pembelajaran bagi para pendidik di Bolsel. 3.376 kuota, terdiri dari, SD: 2.286 kuota, SMP: 817 kuota, Paket A, B, dan C: 33 kuota.
“Kepala sekolah dan bendahara harus mempelajari dengan seksama regulasi terbaru agar setiap penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel,” tegas Bupati.
Ia menegaskan, seluruh satuan pendidikan bersikap proaktif atas temuan Inspektorat maupun BPK, serta menjadikan pendalaman
tahun sebelumnya sebagai pelajaran agar pengelolaan dana tahun ini berjalan lebih baik.
Diketahui, pembukaan kegiatan turut dihadiri Sekretaris Daerah Bolsel M. Arvan Ohy, S.STP., MAP., Asisten Bidang Pemerintahan, Asisten Bidang Administrasi, serta pimpinan OPD terkait.
Kegiatan Bimtek ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat pemahaman teknis, meningkatkan transparansi, serta
mendorong pengelolaan dana pendidikan yang lebih profesional di Kabupaten Bolsel. (ADV)
