BOLMONG – Polemik dualisme kepemimpinan yang terjadi di Komite Nasional Pemuda Indonesia tingkat Pusat berimbas di KNPI tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. Hal ini ditanggapi oleh Ketua DPD KNPI Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara, Abdussalam Bonde. Menurut dia, pemuda Bolmong tetap solid dan tidak terpengaruh dengan dualisme kepemimpinan di pusat. Justru, kata Adul, sapaan akrabnya, DPD KNPI Bolmong mengajak pemuda Indonesia mari dewasa dalam berorganisasi, tempuh jalur konstitusional organisasi dalam menghadapi persoalan.
Ia berpendapat, masa Kepengurusan DPD KNPI Bolmong sampai 2019-2022 sesuai surat keputusan yang diterbitkan oleh DPD KNPI Sulut jauh hari sebelum pelaksanaan Kongres, dan telah di akui oleh pemerintah daerah.
Adapun muncul DPD KNPI Bolmong yang di karteker, katanya itu tidak sah. Karena, secara konstitusi, yang bisa di karteker adalah pengurus yang sudah habis masa kepengurusannya.
“Kalaupun dalilnya adalah karena karteker DPD Sulut dari dua versi DPP KNPI maka tugasnya bukan mengkarteker DPD KNPI Kab/Kota yang aktif, tapi menyelenggarakan Musda KNPI Sulut dengan mendahulukan rekonsiliasi di kalangan pemuda Sulut, bukan dengan cara mengobok-obok pemuda sulut,” ucap dia.
Adul menduga ada aktor intelektual yang sengaja membangun peta konflik karena tidak ada pekerjaan, gagal pada kompetisi dipusat akhirnya memanfaatkan momen konflik DPP KNPI dan membawanya di sulut, hingga ke Kab/Kota.
“Akhirnya bukan persatuan pemuda yang terbangun tapi konflik pemuda,” imbuhnya sembari mengajak semua kader KNPI Bolmong tetap solid, rileks, satu komando dan tidak perlu terbawa dengan konflik yang sengaja diciptakan untuk menghancurkan Pemuda Bolmong.
Editor: Rahmat Putra Kadullah
