Rabu, 28 Oktober 2020

H2M Bongkar Skandal Pemain Lama di BP2JK

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

INSTINK.NET, Bolsel – Anggota Komisi V DPR RI Hi Herson Mayulu SIP dalam rapat dengar pendapat dengan Dirjen Binamarga dan Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat secara terang-terangan mengungkap adanya dugaan permainan kotor di dalam tubuh Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) terkait pelaksanaan proyek di daerah, Senin (14/9).

Ia kecewa setelah didapati dalam usulan program anggaran RAPBN tahun 2021 unit eselon I mitra kerja Komisi V DPR RI, ternyata tidak ada sama sekali aspirasi yang dia perjuangkan untuk rakyat di Dapilnya, Sulawesi Utara.

“Kepada Dirjen Pembiayaan, saya mengingatkan kembali, soal propoaal-proposal yang kami bawa dari Dapil, tolong dihargai. Saya sudah memeriksa lembaran-lembaran kegiatan yang sedang kita bahas, ternyata usulan-usulan kami tidak ada,” beber H2M, julukan Herson Mayulu.

Kapoksi PDIP di Komisi V ini juga mengingatkan kepada Dirjen Pembiayaan dan Infrastruktur KemenPURN, usulan yang sangat dibutuhkan oleh rakyat ini jangan coba diotak-atik apalagi dihilangkan. Hal ini akan berdampak terhadap tanggung jawab dirinya sebagai representasi rakyat di Senayan.

“Jadi sekali lagi soal ini mohon diperhatikan, karena beban yang ada dipundak kami berat. Daerah kami dilanda bencana banjir, akibatnya jalan dan jembatan putus, tapi anehnya ini tidak tergambar dalam rencana kegiatan,” ungkapnya.

Tidak sampai disitu. Terkait hasil temuanya di lapangan, Herson juga mengingatkan Dirjen Binamarga KemenPUPR mengenai pelaksanaan program padat karya tunai yang ternyata tidak sesuai perencanaan. Bahkan ia mensinyalir ada oknum-oknum di Satker yang bermain.

“Pekerja-pekerja dikegiatan tersebut bukan penduduk di daerah setempat. Saya menemukan permasalahan ini di Dumoga. Pekerja-pekerja dijalur jalan itu bukan masyarakat Dumoga sendiri, melainkan pekerja dari daerah lain,” ungkapnya.

Herson berharap, program Padat Karya tersebut, benar benar dikerjakan oleh masyarakat setempat, agar apa yang menjadi tujuan pemerintah dengan program tersebut benar benar tercapai.

Mantan Bupati Bolsel dua periode ini akan menyodorkan nama-nama Statker nakal di Balai, yang menurutnya telah melampuai kewenangan BP2JK.

“Jadi tolong di perhatikan nama nama yang akan saya berikan nanti, mereka ini memang satker-satker nakal, mengatur-atur tender, mengintervensi pokja, dan sudah cukup lama berada di Sulut. Seolah tidak ada yang sanggup memindahkan mereka,” bebernya.

Ulah nakal para satker pemain lama ini justru tidak diketahui oleh Kepala Balai.

“Sehingga itu, mohon perhatiannya pak Dirjen, agar dilingkup Kementerian PUPR ini berjalan dengan tertib, sesuai dengan harapan peraturan per UU yang ada. Apa gunanya BP2JK, apa gunanya Pokja kalau sering di invertensi Satker,” sindirnya. (*)

Bagikan berita ini:

Leave A Reply

four × one =

instink.net