DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) telah merampungkan pembahasan nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022 melalui rapat paripurna, Selasa (24/8/2021).
Rapat tahunan tersebut dipimpin Ketua DPRD Bolsel Arifin Olii, dan dihadiri Bupati Bolmong Selatan Hi Iskandar Kamaru SPt, serta anggota DPRD lainnya dengan tetap menerapkan Protokol Kesehatan Covid-19 secara ketat.
Arifin menjelaskan, penetapan KUA-PPAS 2022, telah melalui proses pembahasan ditingkat Banggar DPRD dan TAPD serta melibatkan pihak-pihak terkait sehingga tahapan ini sampai pada penetapan terakhir.
“Paripurna Perubahan KUA-PPAS 2021 menjadi agenda penting pemerintah dalam menyempurnakan kembali arah kebijakan pada pengelolaan anggaran sehingga lebih maksimal lagi nilai manfaatnya kepada masyarakat,” ucap Arifin.
Bupati Bolsel Hi Iskandar Kamaru SPt menandatangani hasil pembahasan KUA-PPAS TA 2022.
Sementara, Ketua Badan Anggaran (Banggar) Zulkarnain Kamaru, dalam penyampaiannya mengatakan, hasil pembahasan KUA dan PPAS tahun anggaran 2022 di mana pembangunan daerah dimanfaatkan dengan sumber daya publik.
“Adapun tujuan KUA dan PPAS untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dalam aspek pendapatan ataupun kesempatan kerja, lapangan usaha, serta akses terhadap pengambilan kebijakan berdaya saing maupun peningkatan indeks pembangunan manusia,” jelas Zulkarnain.
Ia juga menegaskan, pembangunan daerah yang baik berdasarkan pada perencanaan pertumbuhan pada penetapan prioritas pembangunan kemudian berbasiskan kepada pendidikan atau aspirasi masyarakat.
“Ini merupakan salah satu instrumen pencapaian-pencapaian pembangunan daerah yang pada dasarnya adalah tugas dan kewajiban konstitusional,” ungkapnya.
Bupati Bolsel Hi Iskandar Kamaru menjelaskan, tentang perubahan KUA dan PPAS merupakan dokumen yang memuat perubahan kebijakan baik dari sisi pendapatan, belanja maupun pembiayaan.
Pejabat PNS dan ASN turut menghadiri rapat paripurna KUA-PPAS TA 2022.
“Dalam penyusunannya telah diupayakan agar substansinya mempunyai keselarasan, serta mampu bersinergi dengan kebijakan daerah, provinsi maupun Nasional, agar keterpaduan antara kepentingan publik serta aparatur tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan perundang-undangan,” ucap Iskandar.
Diketahui, DPRD Bolsel menggelar tiga rapat paripurna dalam satu hari. Turut hadir Sekda Bolsel Marzanzius, para Asisten, Organisasi Pimpinan Daerah (OPD), para Camat dan sejumlah ASN. (ADV)
