Bappeda Bolmong Gelar FGD Penurunan Stunting

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

BOLMONG – Badan Perencana dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bolaang Mongondow menggelar Focus Group Discussion (FGD) penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Penurunan Stunting, Rabu (26/2/2020). Kegiatan di gelar di kantor Bappeda Bomong, Lolak, dan di buka oleh Kepala Bappeda, Yarlis Awaludin Hatam.

Dalam sambutannya, Yarlis menjelaskan bahwa stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK).

“Kondisi gagal tumbuh pada anak balita disebabkan oleh kurangnya asupan gizi yang berulang, infeksi berulang dan pola asuh yang tidak memadai, terutama dalam 1000 HPK. Stunting juga menjadikan lebih rentan terhadap penyakit,” kata Yarlis.

Mantan Sekretaris Dinas Kominfo Kota Kotamobagu itu lebih jauh menjelaskan, upaya penurunan stunting dilakukan melalui 2 intervensi, yaitu intervensi gizi spesifik untuk menyasar penyebab langsung dan intervensi sensitive untuk menyasar penyebab tidak langsung.

“Intervensi spesifik umumnya diberikan oleh berbagai program pada sektor kesehatan, seperti asupan makanan, infeksi, status gizi ibu. penyakit menular, kekurangan nutrisi dan kesehatan lingkungan. Sementara intervensi sensitive ditujukan melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan, dengan sasaran adalah masyarakat umum. tidak khusus pada ibu hamil dan balita, antaranya, menyediakan dan memastikan akses pada air bersih, sanitasi, layanan JKN, PAUD, universal dan ketahan pangan,” bebernya.

Baca : Pemkab Bolmong Susun RAD Kabupaten Layak Anak

Selanjutnya, kata Yarlis, dalam upaya dan penanggulangan stunting, ada 8 aksi konvergensi yang perlu dilaksanakan antara lain, analisa situasi, rencana kegiatan, rembuk stunting, Perbup tentang peran desa, kader pembangunan manusia, manajemen data, pengukuran dan publikasi, serta review kinerja tahunan.

“Dari 8 aksi itu, Bolmong sudah pada tahap keempat. Namun perlu ditegaskan lagi, bahwa untuk menurunkan stunting di Bolmong, butuh kerja sama pemerintah dan lintas sektor lainnya. Mengingat, stunting berurusan dengan nilai kemanusiaan, yang mana sasaran utamanya adalah para wanita yang akan memasuki usia pernikahan dan pasangan usia subur,” pinta dia sembari mengingatkan bahwa dalam penyusunan dokumen, perlu ada peran aktif dari lintas sektor yang terkait dalam hal pemenuhan data yang dibutuhkan nantinya.

Hadir pada FGD, Asisten III Setdakab Bolmong, para kepala SKPD, perwakilan Bappeda Sulut, tenaga ahli dari C-More Sulut, serta ASN Bolmong.

Penulis: Rahmat Putra Kadullah

Bagikan berita ini:

Leave A Reply

seven − one =

instink.net